Kebijakan Internal

1. Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Pedoman Reviu Laporan Keuangan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Bab XI tentang Sarana dan Prasarana;
4. Pedoman Reviu Pengelolan BMN pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Pedoman Audit Barang dan Jasa pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kebijakan Eksternal

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB VII Pasal 45;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 64 ayat 3, Pasal 65 ayat 1 dan 2, Pasal 97 huruf c dan d;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 4;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB VI, Pasal 68-69;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 1-41;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 9, 10, 22, 33, 37A, 37B, 38A, dan 40A.;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Pasal 7;
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020  tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016  tentang  Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Bab IV;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain Bab IV Pasal 11
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum